tajukmalut.com | Halmahera Timur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Perestasi tersebut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Haltim Tahun Anggaran 2025, diterima diterima langsung oleh Bupati Ubaid Yakub dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Malut pada Kamis, 4 Juni 2026.
Turut hadir hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Ricfhay, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Ubaid menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Haltim, yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar, Ubaid.
Bupati juha menegaskan bahwa masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan langkah perbaikan ke depan.
“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ubaid berharap BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Haltim, dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
“Dengan diraihnya kembali opini WTP ke 10 atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemda Halrim, berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Bahari).(red)
