KAHMI Halut Sesalkan Pernyataan “Baku Bunuh” Oknum Anggota DPRD Malut, Siap Tempuh Jalur Etik dan Kepartaian

Senin, 30 Maret 2026 - 04:39 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Utara — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Halmahera Utara mengecam keras pernyataan yang diduga dilontarkan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Aksandri Kitong, yang mengandung ajakan kekerasan dengan narasi “baku bunuh”.

Pernyataan tersebut diketahui beredar melalui tangkapan layar percakapan grup WhatsApp dan dinilai tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik. Selain melanggar etika, ucapan itu juga dianggap berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Halmahera Utara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai kerukunan.

MD KAHMI Halut menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, seorang anggota legislatif seharusnya berperan sebagai penyejuk dan pemersatu di tengah dinamika sosial, bukan justru memperkeruh keadaan dengan narasi yang mengandung kekerasan.

“Pernyataan tersebut sangat kami sesalkan. Apalagi disertai frasa ‘minta keamanan los’ yang seolah mengabaikan peran institusi keamanan negara. Ini tentu mencederai nilai-nilai sosial, agama, dan toleransi yang dijaga masyarakat, khususnya di Tobelo,” demikian pernyataan resmi KAHMI Halut, Senin (30/3/2026).

Melalui Bidang Hukum dan Advokasi, Kadafik Sainur, menegaskan bahwa persoalan ini harus disikapi secara tegas namun tetap melalui mekanisme konstitusional.

“Sebagai figur publik, seyogianya beliau menjadi teladan dalam menjaga kedamaian, bukan melontarkan pernyataan yang berpotensi memicu gesekan. Kami berharap penegakan etika dan disiplin dapat berjalan objektif,” ujar Kadafik.

Sebagai langkah konkret, MD KAHMI Halmahera Utara menyatakan akan segera menyusun laporan resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Maluku Utara untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan.

Tak hanya itu, KAHMI Halut juga berencana melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mereka mendesak agar Mahkamah Partai Demokrat segera melakukan evaluasi internal serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pemecatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan.

Selain jalur etik dan kepartaian, KAHMI Halut juga mengimbau aparat penegak hukum untuk proaktif memantau potensi ujaran kebencian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Aksandri Kitong maupun pihak Partai Demokrat terkait polemik tersebut.(red)

Komentar

Berita Terkait

Klarifikasi Munawir Mandar: Pesta Ronggeng di Desa Jiko Berizin, Kejadian Jauh dari Lokasi Acara
Evaluasi Program Kerja APBDes Tahun 2026, BPD dan Pemdes Amasing Kota Utara Satukan Langkah untuk Pembangunan Desa
Alnugransyah Asri: Melawan Arus dari Pinggiran dalam Pertarungan Kongres HMI
Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Berita ini 1,469 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIT

Klarifikasi Munawir Mandar: Pesta Ronggeng di Desa Jiko Berizin, Kejadian Jauh dari Lokasi Acara

Jumat, 20 November 2026 - 05:24 WIT

Evaluasi Program Kerja APBDes Tahun 2026, BPD dan Pemdes Amasing Kota Utara Satukan Langkah untuk Pembangunan Desa

Jumat, 20 November 2026 - 04:54 WIT

Alnugransyah Asri: Melawan Arus dari Pinggiran dalam Pertarungan Kongres HMI

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Berita Terbaru