Pansus LKPJ Soroti Perencanaan Sporadis dan Kinerja Lemah OPD di Halmahera Selatan

Sabtu, 26 April 2025 - 03:33 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com Halmahera Selatan, 25 April 2025 -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2024 menyoroti secara tajam ketidakefisienan perencanaan dan lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini tertuang dalam laporan resmi Pansus yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.

Dalam laporan tersebut, Pansus menegaskan bahwa masih terdapat banyak permasalahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyusunan anggaran, akurasi data, hingga pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran.

Pansus menilai bahwa sebagian besar OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanpa berbasis data yang memadai. Kondisi ini menyebabkan munculnya program-program yang bersifat sporadis, tumpang tindih, dan tidak sinkron antar OPD.

“Bidang perencanaan pada masing-masing dinas masih sangat minim. RKA disusun tidak berbasis data dan tidak menunjukkan kesinambungan, bahkan progres fisik sering kali belum 100 persen tetapi realisasi keuangannya sudah penuh,” ungkap Rustam Ode Nuru (Ketua Pansus)

Pansus juga mengkritisi Bappelitbangda yang dinilai belum maksimal dalam melakukan kontrol terhadap usulan-usulan program pada forum Musrenbang. Evaluasi terhadap program berulang yang terus diusulkan tiap tahun menjadi salah satu catatan penting.

Secara umum, Pansus meminta setiap OPD agar fokus pada belanja produktif, menekan program konsumtif, serta menjalankan kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBD dan APBN.

Pansus juga menegaskan bahwa pengawasan internal harus ditingkatkan. Inspektorat daerah diminta lebih aktif dalam audit program dan penggunaan dana desa agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pansus berharap, seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan hanya bentuk kritik, tetapi langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik ke depan,” tutup Ketua Pansus. (red)

Komentar

Berita Terkait

Klarifikasi Munawir Mandar: Pesta Ronggeng di Desa Jiko Berizin, Kejadian Jauh dari Lokasi Acara
Evaluasi Program Kerja APBDes Tahun 2026, BPD dan Pemdes Amasing Kota Utara Satukan Langkah untuk Pembangunan Desa
Alnugransyah Asri: Melawan Arus dari Pinggiran dalam Pertarungan Kongres HMI
Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur
HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange
Sahril Thahir: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Dia Perekat Bangsa
Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres
“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIT

Klarifikasi Munawir Mandar: Pesta Ronggeng di Desa Jiko Berizin, Kejadian Jauh dari Lokasi Acara

Jumat, 20 November 2026 - 05:24 WIT

Evaluasi Program Kerja APBDes Tahun 2026, BPD dan Pemdes Amasing Kota Utara Satukan Langkah untuk Pembangunan Desa

Jumat, 20 November 2026 - 04:54 WIT

Alnugransyah Asri: Melawan Arus dari Pinggiran dalam Pertarungan Kongres HMI

Selasa, 17 November 2026 - 00:28 WIT

Rustam Ode Nuru: Dari Rp515 Miliar DBH Obi, Rp301 Miliar Harus Kembali ke Obi dalam Bentuk Infrastruktur

Senin, 16 November 2026 - 01:32 WIT

HMI Merekomendasikan Pemkot Ternate Tertibkan Pembangunan yang Mengancam Warisan Sejarah Benteng Orange

Jumat, 13 November 2026 - 08:49 WIT

Nasional Institut Soroti Empat Modal Sufmi Dasco untuk Kursi Wapres

Selasa, 10 November 2026 - 08:26 WIT

“Di Tengah Sorotan Persoalan Lahan di Popilo, Perwakilan PT Energi Surya Halmahera Sampaikan Klarifikasi”

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIT

Surat Audiensi Diabaikan, FOKAL: Kapolres Halsel Bertentangan dengan Ide “Polisi Bersama Masyarakat”

Berita Terbaru