tajukmalut.com | Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan pada 20–21 Agustus 2025 di Bela Hotel, Ternate. Agenda strategis ini menghadirkan Forum Pertemuan Khusus Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara selaku bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Rakor ini mendapat apresiasi dari Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS Malut) Jabodetabek-Banten. Ketua Umum FORMAPAS Malut, Riswan Sanun, menilai Rakor tersebut merupakan langkah konkret dalam mendorong swasembada pangan di Maluku Utara sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kami mengapresiasi langkah Bapak Dheni Tjan (Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara) yang telah menginisiasi Rakor ini. Forum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat produksi pangan daerah, terutama melalui program yang melekat dalam APBD 2025 dan 2026,” ujar Riswan.
ADVERTISEMENT
alt="ads" />
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa Rakor ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan nyata untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil, keterjangkauan harga, peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Riswan juga menyoroti pentingnya sinergi ketahanan pangan dengan sektor pertambangan yang berkembang pesat di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah bersama perusahaan tambang harus memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan industri.
“Pemanfaatan lahan eks tambang untuk pertanian, diversifikasi pangan lokal, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga program CSR perusahaan yang berorientasi pada pertanian berkelanjutan perlu digencarkan,” jelasnya.
FORMAPAS Malut mendorong Pemprov Malut untuk terus berkomitmen menguatkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menyiapkan stimulus ekonomi guna memperkuat sektor pertanian dan perikanan.
“Rakor ini adalah momentum penting agar Maluku Utara tidak hanya menjadi daerah tambang, tetapi juga lumbung pangan yang berdaya saing,” pungkas Riswan.(red)
