Kejari Haltim, Raih Zona Integritas WBK Tahun 2025

Kamis, 18 Desember 2025 - 08:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

tajukmalut.com | Halmahera Timur – Kejaksaan Negri (Kejari) Halmahera Timur (Haltim), meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Haltim, Firdaus Affandi melalui Plt Kasih Intel Kejari Haltim Komang Noprijal.

Menurut Komang, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata, komitmen Kejari Haltim dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Penghargaan zona integritas WBK itu diterima langsung oleh Kepala Kejari Haltim Firdaus Affandi, S.H., M.H, yang diberikan langsumg oleh Jaksa agung muda tindak pudana umum Prof Drs. Asep Nana Mulyana,” kata, Komang.

Ia juga menjelaskan, wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah yang berhasil memenuhi sebagian besar persyaratan dalam program pembangunan Zona Integritas (ZI).

“Zona integritas bertujuan sebagai bentuk nyata dari Lingkungan Kejaksaan sebagai langkah strategis menciptakan birokrasi bersih dan melayani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ungkapnya.

Ia juga juga mengatakan, dalam penilaian zona integritas WBK oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi induk yang memiliki program dalam WBK.

“Kejari Haltim telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dengan 37 Satuan Kerja lainnya dari total 215 satuan kerja yang telah dievaluasi secara objektif dan berjenjang dalam internal Kejaksaan RI,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, untuk penilayan dilihat dari indikator penilaian WBK sendiri meliputi, Manajemen perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan pengawasan, Akuntabilitas kinerja, dan Peningkatar Pelayanan Publik.

“Dengan diraihnya predikat WBK ini, tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi keluarga Kejari Haltim,” tuturnya.

Ia juga mengatakan kedepannya, Kejari Haltim berkomitmen untuk terus menjaga dan meninakatkan kualitas kinerja, integritas, serta profesionalisme aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang humanis, transparan, akuntabe dan profesional.

“Jadi kedepanya, Kejari Haltim akan mempertahakan prestasi saat ini, bahkan kinerja kita dari sisi akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan lainya,” katanya

Ia juga menambahkan, untuk itu, Kejari Haltim menghimbau kepada masyarakat, untuk melakukan kritik terhadap Kejari Haltim, kerna Kejari Haltim tidak anti kritik.

  • “Dan apabila ada oknum Kejari Haltim yang bertindak diluar ketentuan yang berlaku, maka kami siap meneriam aduan tersebut,” pungkasnya.(red)
Komentar

Berita Terkait

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA
Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum
Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat
Persiapan Diklat Laskar Gerindra Malut Terus Dimatangkan
HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!
Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128
Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara
Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:52 WIT

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN DI ATAS BANGKAI HUT KE-27 MALUKU UTARA

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:21 WIT

Bukti Surat Beredar, Kades Bobo Obi Selatan Beri Rekomendasi Pembebasan Lahan untuk PT. KTS Tanpa Musdes, Warga: Cacat Hukum

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:18 WIT

Pemilik Rental PlayStation di Popilo Kembali Dikeluhkan Warga, Aktivitas Hingga Larut Malam Ganggu Waktu Istirahat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:29 WIT

HIPMA Halsel Jabodetabek-Banten Mengecam Keras Pemda Halsel dan DPRD Dapil Gane: Kebakaran Hutan dan Kebun Warga Gane Barat Selatan Meluas, Otoritas Daerah Mandul Respons!

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIT

Sekretaris Gerindra Halsel Apresiasi Gerak Cepat Bawaslu Sosialisasikan Putusan MK 128

Rabu, 30 September 2026 - 10:17 WIT

Kecelakaan Maut Truk PT ANI, PA-Malut Soroti Pengawasan K3 Disnaker Maluku Utara

Rabu, 30 September 2026 - 03:13 WIT

Diduga Pakai Material Ilegal di Proyek Jalan Saketa-Dehepodo, HIPMA Halsel Desak Polda Malut Turun Tangan

Senin, 28 September 2026 - 11:05 WIT

SMIT “PETANI BUKAN ANGKA, MAHASISWA BUKAN PENONTON, PEMERINTAH BUKAN PEMILIK KEBENARAN.”

Berita Terbaru

Nasional

Tenaga Kerja di Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir 

Kamis, 8 Okt 2026 - 05:27 WIT