tajukmalut.com | Halmahera Utara — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar KAHMI Halmahera Utara untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai penting dan mendesak, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik, tata kelola kelembagaan, serta kondisi sosial-politik di Kabupaten Halmahera Utara.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi MD-KAHMI Halmahera Utara dalam keterangannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin krusial yang akan disampaikan secara resmi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Pertama, kami mendesak Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara untuk segera menindak tegas Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Fraksi Partai Golkar, terkait sejumlah persoalan yang mencederai etika politik, integritas lembaga, dan kepercayaan publik,” tegasnya.
“Yang kedua, kami akan menyampaikan langsung kepada Ketua DPP Partai Golkar mengenai situasi dan kondisi Halmahera Utara saat ini, yang membutuhkan perhatian serius dari pimpinan partai di tingkat pusat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, MD-KAHMI Halmahera Utara juga memastikan akan melaporkan dugaan reses fiktif Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen KAHMI dalam menjaga marwah demokrasi serta supremasi hukum.
“Kami memandang persoalan ini tidak bisa didiamkan. Laporan terkait dugaan reses fiktif Ketua DPRD Halmahera Utara akan kami sampaikan secara langsung kepada Ketua DPP Partai Golkar agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan partai,” pungkasnya.
MD-KAHMI Halmahera Utara menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata kepentingan politik praktis, melainkan bagian dari ikhtiar moral untuk mendorong terciptanya kepemimpinan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat Halmahera Utara.(red)
